Senin, 03 Desember 2018

etika-profesi-m3-undang-undang-hak-cipta

UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002

       Hak cipta di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut, pengertian hak cipta adalah “hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (pasal 1 butir 1). Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta terdiri, dari 15 bab, 78 pasal. Adapun inti dari tiap bab, antara lain:
  • Bab I           : Ketentuan Umum (pasal 1)
  • Bab II          : Lingkup Hak Cipta (pasal 2-28)
  • Bab III         : Masa Berlaku Hak Cipta (pasal 29-34)
  • Bab IV         : Pendaftaran Ciptaan (pasal 35-44)
  • Bab V          : Lisensi (pasal 45-47)
  • Bab VI         : Dewan Hak Cipta (pasal 48)
  • Bab VII        : Hak Terkait (pasal 49-51)
  • Bab VIII       : Pengelolaan Hak Cipta (pasal 52-53)
  • Bab IX         : Biaya (pasal 54)
  • Bab X          : Penyelesaian Sengketa (pasal 55-66)
  • Bab XI         : Penetapan Sementara Pengadilan (pasal 67-70)
  • Bab XII        : Penyidikan (pasal 71)
  • Bab XIII       : Ketentuan Pidana (pasal 72-73)
  • Bab XIV       : Ketentuan Peralihan (pasal 74-75)
  • Bab XV        : Ketentuan Penutup (pasal 76-78)
Inti dari UU No.19 Tahun 2002
UU ini dengan kuat melindungi ciptaan dan kepentingan pemiliknya. Mari pahami UU ini agar kita dapat membuat keputusan yang tepat dan terhindar dari tindakan yang kontra produktif.

UU No. 19/2002 ini melindungi setiap karya cipta, di mana hak atas karya cipta sudah melekat pada hasil karya begitu ia diciptakan. Sehingga tidak perlu lagi didaftarkan seperti UU sebelumnya. Hanya masalah pembuktian saja jika ada pelanggaran hukum.

Hak Cipta berlaku pada ciptaan yang sudah dipublikasikan maupun belum/tidak dipublikasikan, dalam bentuk dan media apapun, termasuk bentuk dan media elektronik, dan ini artinya termasuk situs web.
Pelanggaran hak cipta digolongkan sebagai tindak pidana, bukan lagi perdata. Sehingga dia bukan lagi merupakan delik aduan yg harus menunggu laporan seseorang yang dirugikan. Tapi seperti halnya maling ayam, begitu ketahuan, siapapun boleh melaporkannya atau jika polisi kebetulan memergoki bisa langsung ditindak.

Sangsi bagi pelanggaran hak cipta cukup berat: penjara hingga 7 tahun dan/atau denda hingga 5 milyar Rupiah! Perhatikan kata “dan/atau”, jadi sangsi ini bisa berlaku dua-duanya.

Hak cipta berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
Ciptaan yang dillindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

1)     buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.

2)     ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu.

3)     alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.

4)     lagu atau musik dengan atau tanpa teks.

5)     drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.

6)     seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan.

7)     arsitektur.

8)     peta.

9)     seni batik.

10)   fotografi.

11)   sinematografi.

12)   terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.


LINGKUP HAK CIPTA

Pasal 2

(1)   Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak cipnyataannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

(1)   Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2)   Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3)   Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(4)   Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(5)   Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 aya t (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(6)   Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(7)   Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(8)   Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(9)   Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).


PROSEDUR PENDAFTARAN HAK CIPTA


ASOSIASI HAK CIPTA

Beberapa asosiasi di Indonesia antara lain:

1. Karya Cipta Indonesia : 

Karya Cipta Indonesia (KCI) adalah Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) hak cipta lagu. Wadah ini sebagai pemegang hak cipta yang dikuasakan oleh Pencipta sebagai pemilik hak cipta sesuai Undang – Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Wadah ini juga biasa disebut di dunia internasional sebagai Collective Management Organisation (CMO). Kegiatan utama dari LMK adalah melakukan collecting royalty atas pemakaian karya cipta lagu oleh pelaku usaha, yang selanjutnya mendistribusikan hasilnya kepada para Pencipta lagu yang telah memberikan kuasanya kepada  KCI.

2. ASPILUKI:

ASPILUKI adalah singkatan dari kata Asosiasi Piranti Lunak Telematika Indonesia. Istilah Asosiasi Piranti Lunak Telematika Indonesia apabila disingkat yaitu menjadi ASPILUKI.

ASPILUKI berperan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, pembinaan dan koordinasi antar anggota. Hal ini dicapai dengan melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:


  • Membantu pemerintah mengkondisikan suasana yang tepat untuk berkembangnya Karya Cipta dalam bidang piranti lunak dan komputer, yaitu dengan mendukung dan melaksanakan secara konsekuen Undang-undang Hak Cipta
  • Menyelenggarakan dan atau ikut serta dalam kegiatan-kegiatan ilmiah seperti pendidikan, latihan, seminar, ceramah, lokakarya, diskusi dan lain sebagainya yang berhubungan dengan bidang Tehnologi Informasi dan industri Piranti Lunak
  • Menghimpun, mengelola dan mengembangkan bahan kepustakaan sesuai dengan kemampuan yang ada
  • Menerbitkan buletin, jurnal maupun dokumen lainnya baik untuk kepentingan anggota maupun masyarakat umum
  • Mengadakan dan mengembangkan kerjasama dengan organisasi sejenis baik di dalam maupun di luar negeri, selama maksud dan tujuan dari organisasi tersebut tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan APSILUKI
  • Menyelenggarakan usaha-usaha dan pembentukan lembaga-lembaga lainnya yang dianggap perlu oleh ASPILUKI sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
3. BSA:
BSA | The Software Alliance adalah advokat terkemuka untuk industri perangkat lunak global sebelum pemerintah dan di pasar internasional. Anggotanya adalah salah satu perusahaan paling inovatif di dunia, menciptakan solusi perangkat lunak yang memicu ekonomi dan meningkatkan kehidupan modern.


KESIMPULAN:

UU no.19 tahun 2002 sudah sangat jelas bahwasanya hak cipta sudah dijamin perlindunganya semenjak suatu hasil karya dibuat, jadi bagi siapa saja yang berhasil membuat suatu karya tidak perlu kawatir lagi akan pembajakan. dalam hal ini hak cipta tersebut berbentuk fisik maupun non fisik dengan tujuan pendidikan, atau seni. bagi siapa yang melanggar, jelas hukumanya baik hukum pidana atau denda berdasarkan jumlah yang sudah diperhitungkan.

tetapi sangat disayangkan adalah maraknya kasus pembajakan dan kurangnya kesadaran masyarakat kita akan hak cipta orang lain, terlebih lagi perlindungan hak cipta hanya berlaku semasa penciptanya masih hidup dan sampai 50 tahun terhitung semenjak penciptanya meninggal. sehingga setelah batas waktu yang ditentukan, hak cipta tersebut akan diserahkan ke badan pengelola hak cipta, bisa dikatakan kemungkinan hak cipta tersebut disalahgunakan sangat besar sekali ditambah kurang tegasnya pemerintah.

jadi kesimpulanya uu no.19 tahun 2002 cukup menguntungkan tapi banyak juga kerugianya.

sumber:
http://www.dgip.go.id/images/ki-images/pdf-files/uu_pp1/uu_no_19_th_2002.pdf
http://kci-lmk.or.id/
http://www.aspiluki.or.id/
https://www.bsa.org/

Tidak ada komentar:

Posting Komentar